Pasal 159

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan

denda administratif kepada kantor perwakilan badan

usaha jasa konstruksi asing yang tidak memenuhi kewajiban:

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -89-

• berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang

setara dengan kualifikasi besar;

• memiliki izin perwakilan badan usaha jasa

konstruksi asing;

• membentuk kerja sama operasi dengan badan

usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi

besar yang memiliki izin usaha dalam setiap

kegiatan usaha jasa konstruksi di indonesia;

• mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja

indonesia sebagai pimpinan ntertinggi kantor

perwakilan;

• menempatkan warga negara indonesia sebagai

pimpinan tertinggi kantor perwakilan;

• mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;

• memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan

kearifan lokal; dan

• melaksanakan proses alih teknologi.

(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi

kewajiban sebagai berikut:

• huruf a, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh

persen) dari semua nilai kontrak;

• huruf b, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak;

• huruf c, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh

persen) dari nilai kontrak;

• huruf d, dikenai denda sebesar 10 % (sepuluh

persen) dari nilai kontrak;

• huruf e, dikenai denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak;

• huruf f, dikenai denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak;

• huruf g, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari nilai kontrak; dan

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -90-

• huruf h, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak

pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda

administratif, kantor perwakilan badan usaha Jasa

Konstruksi asing yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d

sampai dengan huruf h, dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, huruf d sampai dengan huruf h, dikenai

sanksi penghentian sementara hingga terpenuhinya

semua kewajiban.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, kantor perwakilan badan usaha Jasa

Konstruksi asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

tidak membayar denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi penghentian sementara hingga terpenuhinya semua

kewajiban.

(5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak

pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda

administratif, kantor perwakilan Badan Usaha Jasa

Konstruksi Asing tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kantor

perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing

dikenai sanksi pencabutan izin perwakilan.