Pasal 158

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan

denda administratif kepada badan usaha Jasa Konstruksi asing yang tidak membentuk kantor

perwakilan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan

usaha Jasa Konstruksi nasional.

(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sebesar 20% (dua puluh persen)

dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak

pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

badan usaha Jasa Konstruksi asing yang tidak membentuk kantor perwakilan atau badan usaha

berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal

dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional atau

tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.