Pasal 156

(1) Menteri mengenakan sanksi penghentian sementara

kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan denda

administratif kepada kantor perwakilan badan usaha

Jasa Konstruksi asing dan Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -87-

rangka kerja sama modal yang tidak memiliki

Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (1).

(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

• kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi

asing dikenai sebesar 20% (dua puluh persen) dari

semua nilai kontrak; dan

• Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia

yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal

dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua

nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing

dan Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia

yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak

membayar denda administratif, dikenai sanksi

pencantuman dalam daftar hitam.