Pasal 155

(1) Bupati/walikota mengenakan penghentian sementara

kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda

administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha di wilayah masing-masing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh

persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan penghentian sementara dan denda

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan

Usaha atau tidak membayar denda administratif,

dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam.