Pasal 154

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan

denda administratif kepada Badan Usaha asing

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -86-

berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam

rangka kerja sama modal yang tidak memiliki Izin Usaha.

(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh

persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang

tidak memiliki Izin Usaha atau tidak membayar denda

administratif, dikenai sanksi penghentian sementara

kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi

kewajiban.