Pasal 153

(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan

tertulis dan denda administratif kepada badan usaha

yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-

masing.

(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh

persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

badan usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban

berupa kepemilikan Izin Usaha dan pembayaran

denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga

terpenuhi kewajiban.