Pasal 152

(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan

tertulis dan denda administratif kepada usaha orang

perseorangan yang tidak memiliki Izin Usaha di

wilayah masing-masing.

(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu

persen) dari semua nilai kontrak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang

perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu

kewajiban berupa kepemilikan Izin Usaha dan

pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.