Pasal 151

(1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:

• peringatan tertulis;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi;

• pencantuman dalam daftar hitam;

• pembekuan Akreditasi;

• pembekuan izin;

• pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;

• dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;

• pencabutan Akreditasi;

• pencabutan izin;

• Pembekuan Lisensi; dan/atau

• Pencabutan Lisensi.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

• Pemerintah Pusat; atau

• Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129,

dan Pasal 132.

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -85-