Pasal 132

(1) Bupati/walikota melakukan pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 121 terhadap pembiayaan yang

berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

(2) Bupati/walikota melakukan pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, huruf c dan huruf

d terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja negara/anggaran

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -76-

pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan tertib usaha

Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

121 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi

terhadap segmentasi pasar yang:

• berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan

• berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau

berbiaya kecil.