Pasal 115

(1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi

terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak

penyelenggaraan:

• sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur; dan

• kebijakan khusus.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi

Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi.

www.peraturan.go.id

2020, No.107 -68-

Bagian Keempat

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Paragraf 1

Umum