Pasal 36

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan

perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib

menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri.

(5) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

• penetapan klasifikasi potensi dan WP;
• penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau
• pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.