Pasal 31

(1) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat

diusahakan sebagian luas wilayahnya setelah berubah statusnya menjadi WUPK dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

• pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
• sumber devisa negara;
• kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
• berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
• daya dukung lingkungan; dan/atau
• penggunaan teknologi tinggi dan modal inventasi yang besar.

Paragraf 4

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus