Pasal 28

Untuk kepentingan strategis nasional, Menteri menetapkan WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Penetapan Wilayah Pencadangan Negara