Pasal 22

(1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

• letak geografis;
• kaidah konservasi;
• daya dukung lingkungan;
• optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
• tingkat kepadatan penduduk.

(2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan

berada pada:

• lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP;
• lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
• kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/ walikota pada WUP.

(3) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang

berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

(4) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.

(5) Penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Menteri dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral

logam dan/atau batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).