Pasal 20

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria:

• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;

• memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;

• memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;

• memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;

• tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;

• merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara bekelanjutan; dan

• merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 3

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan