Pasal 16

(1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat

terdiri atas:

• WUP;
• WPR; dan/atau
• WPN.

(2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

(3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan oleh bupati/walikota.

(4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP

untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/ kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.

(5) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.

(6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

untuk memperoleh data dan informasi berupa:

• peta, yang terdiri atas:

1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
2. peta geokimia dan peta geofisika;

• perkiraan sumber daya dan cadangan.

(7) Menteri dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

(8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/ walikota setempat.

(9) Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.