Pasal 17

(1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh

gubernur dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

(2) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

(3) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan

potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

(4) Peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Kedua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua

Wilayah Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum