Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan Perwilayahan Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menggerakkan ekonomi WPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun peta jalan Perwilayahan Industri. (21 Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

• rencana induk pembangunan Industri nasional;
• kebijakan Industri nasional;
• RTRW nasional; dan
• dokumen pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

(3) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

• pedoman bagi kementerian/lembaga dalam men5rusun rencana strategis kementerian/lembaga dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri;
• pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam men)rusun rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri; dan c.pedoman...

SK No 198498 A

PRESIDEN

• pedoman bagr Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menJrusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung Perwilayahan Industri.

(4) Peta jalan Perwilayahan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional,

peta jalan Perwilayahan Industri dapat dilakukan peninjauan kembali sewaktu-waktu.