PP
PERWILAYAHAN INDUSTRI
Pasal 48
BAB 4 — KAWASAN INDUSTRI
(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan
usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. (21 Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- koperasi; atau
- perseroan terbatas.
Pasal 49 .
SK No 170443 A
PRESIDEN