Pasal 76

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang

pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah.