Pasal 81

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c.

(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN.

(3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.

(4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang

bersumber dari masyarakat dalam negeri.

(5) Tata cara pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.