Pasal 62

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan

rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
• pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
• perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
• perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
• perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
• perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

(3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat

pada wilayah pemulihan pascakonflik, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi.

(4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik.

BAB VI . . .

Bagian Kesatu Umum