Pasal 61

(1) Kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena Konflik.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun

rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.

(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi, Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah melibatkan instansi terkait.

(4) Pemerintah . . .

(4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam

menyusun rencana rehabilitasi dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial.

Bagian Keempat Rekonstruksi