Pasal 60

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan

rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• pemulihan psikologis Korban Konflik dan pelindungan kelompok rentan;

• pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;

• perbaikan . . .

• perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
• penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
• penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
• pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
• pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
• pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
• peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
• pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset Korban Konflik.

(3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat

pada wilayah pemulihan pascakonflik, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.

(4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.