Pasal 6

(1) Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.

(2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.

(3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

• penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
• penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
• peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
• penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik

dan/atau daerah Konflik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(5) Pemetaan . . .

(5) Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah

Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.