Pasal 5

(1) Pemerintah membangun sistem peringatan dini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.

(2) Sistem . . .

(2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.

(3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

• penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
• penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
• penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
• peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
• penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau

daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait.