Pasal 5

(i) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan (21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat meliputi:

• kemampuan keuangan daerah;
• sarana dan prasarana pemerintahan; dan
• persyaratan teknis lainnya.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupalan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tiiak lebih dari 5O% (lima puluh persen).

(3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. (41 Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

• kejeiasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• nama Kecamatan yang akan dibentuk;
• lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
• kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 4 Persyaratan Administratif