Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan

anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana pemberdayaan dan prasarana Kelurahan dan masyarakat di Kelurahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.

(4) Lurah

PRES I DEN

REPUELIK INDONESIA

(4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana pejabat dimaksud pada ayat (3) menunjuk penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (s) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U pembangunan dilakukan melalui musyawarah Kelurahan.

(6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana

pemberdayaan dan prasarana lokal Kelurahan dan kelompok masyarakat di Kelurahan melibatkan masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

(7) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(8) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan

anggaran dan kota yang memiliki desa, alokasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.