Pasal 10

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

• menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
• mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
2. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
3. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

• mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
• sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

1. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

2. peiaporan

q,#

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ES IA

1. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota; penegakand. mengoordinasikan penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

2. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

4. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan prasarana 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

5. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

6. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

7. pelaporan

PRESIOEN

REPUBLIK INDON ESIA

1. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; penyelenggaraan membina dan mengawasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

• melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.