Pasal 51

(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:

• rencana kerja tahunan satuan pendidikan;

• anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan

• peraturan satuan atau program pendidikan.

(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), oleh perguruan tinggi dituangkan dalam:

• rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi;

• rencana strategis perguruan tinggi;

• rencana kerja tahunan perguruan tinggi;

• anggaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi;

• peraturan pemimpin perguruan tinggi; dan

• peraturan pimpinan perguruan tinggi lain.

(4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:

• satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

• lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

• peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

• orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

• pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan

• pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

(5) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:

• kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

• kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

• kebijakan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan

• kebijakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(6) Kebijakan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras dengan:

• kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

• kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(7) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.