Pasal 26

Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

• semua jajaran pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

• penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;

• satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;

• dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;

• komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;

• peserta didik di provinsi yang bersangkutan;

• orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;

• pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;

• masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan

• pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.