Pasal 15

Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

• Kementerian;

• Kementerian Agama;

• kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan program dan/atau satuan pendidikan;

• pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota;

• penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan

• satuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• satuan atau program pendidikan.