Pasal 94

(1) Pengendalian pelaksanaan pelestarian BGCB

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi untuk

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk

BGCB dengan fungsi khusus melalui PBG.

(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah

Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, atau Menteri untuk BGCB fungsi khusus

setelah mendapat pertimbangan TPA.

(3) Pengendalian juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi untuk

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk

BGCB dengan fungsi khusus terhadap BGCB yang

tindakan pelestariannya tanpa memerlukan PBG

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4).