Pasal 321

(1) Pelaksanaan Pembongkaran dimulai setelah Pemilik

memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 320 ayat (7).

(2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum Pelaksanaan

Pembongkaran.

(3) Pemilik dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan

pemberitahuan tertulis kepada Masyarakat di sekitar

Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan

Pembongkaran.

(4) Dalam masa pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Dinas Teknis melaksanakan

inspeksi.

(5) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota

menugaskan Penilik.

(6) Surat persetujuan Pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika:

• Pemilik tidak mulai melaksanakan Pembongkaran

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak surat persetujuan Pembongkaran

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -283-

diterbitkan;

• Pemilik tidak melaksanakan Pembongkaran

sesuai dengan RTB yang disetujui; dan/atau

• Pemilik tidak mengikuti ketentuan prinsip

keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan

Pembongkaran.

(7) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan

oleh Pemilik dan/atau Pengguna dan dapat

menggunakan penyedia jasa Pembongkaran Bangunan

Gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(8) Khusus untuk Pembongkaran Bangunan Gedung yang

menggunakan peralatan berat dan/atau bahan

peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa

Pembongkaran Bangunan Gedung.

Bagian Kelima

Pendataan Bangunan Gedung