Pasal 319

(1) Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk

menyusun dan menyampaikan jadwal konsultasi

Pembongkaran kepada Pemilik melalui SIMBG.

(2) Konsultasi Pembongkaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT dengan

Pemilik.

(3) Dalam hal Bangunan Gedung yang akan dibongkar

berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan

luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter

persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai

dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan

puluh meter persegi) yang tidak dibangun dengan

menggunakan penyedia jasa pengawasan atau

manajemen konstruksi, konsultasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TPT.

(4) Dalam hal Bangunan Gedung yang akan dibongkar

selain dimaksud pada ayat (3), konsultasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

TPA.

(5) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

menugaskan penyedia jasa Pembongkaran.

(6) Konsultasi Pembongkaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap:

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -281-

• kesesuaian antara hasil identifikasi kondisi

Bangunan Gedung terbangun dan lingkungan

dengan metodologi Pembongkaran yang

direncanakan; dan

• kesesuaian antara RTB dengan Standar Teknis

Pembongkaran.

(7) Konsultasi Pembongkaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilakukan untuk memastikan metodologi

Pembongkaran tidak menimbulkan bahaya terhadap

Pengguna dan/atau Masyarakat sekitar, dan dampak

penting terhadap lingkungannya.