Pasal 317

(1) Dalam hal hasil pengkajian teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 316 ayat (5) menyatakan

bahwa Bangunan Gedung tidak laik fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) huruf

a dan/atau Pemanfaatan Bangunan Gedung

menimbulkan bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan

dampak penting terhadap lingkungannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) huruf b, Dinas

Teknis menerbitkan surat penetapan Pembongkaran

melalui SIMBG.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -279-

(2) Surat penetapan Pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu

Pembongkaran, prosedur Pembongkaran, dan sanksi

administratif terhadap setiap pelanggaran.

(3) Dalam hal Pemilik dan/atau Pengguna tidak

melaksanakan Pembongkaran dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembongkaran

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

dan dapat menunjuk penyedia jasa Pembongkaran

Bangunan Gedung atas biaya Pemilik kecuali bagi

Pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya

Pembongkaran ditanggung oleh Dinas Teknis.

(4) Penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat

RTB.

(5) Dalam hal pelaksanaan Pembongkaran dilakukan oleh

Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas

Teknis melakukan inspeksi pelaksanaan

Pembongkaran.

(6) Pemilik harus melaksanakan Pembongkaran sesuai

batas waktu dan prosedur yang tercantum dalam

surat penetapan Pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(7) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota

menugaskan Penilik.

Paragraf 3

Persetujuan Pembongkaran