Pasal 301

(1) Dalam hal pengajuan perpanjangan SLF berdasarkan

rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299

ayat (2) huruf c, pembaruan PBG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf c mengikuti

ketentuan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 262.

(2) Dalam hal penyedia jasa Pengkaji Teknis atau Dinas

Teknis mengeluarkan rekomendasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf c, Pemilik

atau Pengguna dapat mengajukan surat keterangan

pemanfaatan sementara kepada DPMPTSP.

(3) Surat keterangan pemanfaatan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai dasar pemanfaatan sementara Bangunan

Gedung.

(4) Surat keterangan pemanfaatan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan

surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 299 ayat (2) huruf c yang dilengkapi dengan:

• surat pernyataan kesediaan melakukan

perbaikan Bangunan Gedung oleh Pemilik atau

Pengguna; dan

• surat pernyataan tanggung jawab risiko

kegagalan Bangunan Gedung oleh Pemilik atau

Pengguna.

(5) Surat keterangan pemanfaatan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -269-

dengan ketentuan:

• berlaku sementara selama perkiraan waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (8);

dan

• surat keterangan pemanfaatan sementara tidak

dapat diperpanjang.

(6) Surat keterangan pemanfaatan sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak

berlaku jika:

• Pemohon atau Pengguna tidak mulai

menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf c dalam

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

surat keterangan pemanfaatan sementara

diterbitkan; atau

• Pemohon atau Pengguna tidak memenuhi

rekomendasi dalam jangka waktu ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (7).