Pasal 263

(1) Pelaksanaan konstruksi dimulai setelah Pemohon

memperoleh PBG.

(2) Dalam hal BGFK, pelaksanaan konstruksi dilakukan

oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi bidang

Bangunan Gedung yang memiliki kompetensi khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pemohon harus menyampaikan informasi jadwal dan

tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas

Teknis melalui SIMBG.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -235-

dimulai.

(5) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Teknis

meminta klarifikasi kepada Pemohon melalui SIMBG.

(6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan

PBG.

(7) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah

klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakukan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(8) Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemohon harus

mengulangi pendaftaran.

(9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 253 ayat (7) huruf a.