Pasal 261

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

253 ayat (5) huruf b meliputi:

• penetapan nilai retribusi daerah;

• pembayaran retribusi daerah; dan

• penerbitan PBG.

(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas

Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256

ayat (5) dan Pasal 258 ayat (5).

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -233-

(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi

dan harga satuan retribusi.

(4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi

Bangunan Gedung.

(5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah

ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan

bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (6).

(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilakukan oleh DPMPTSP.

(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:

• dokumen PBG; dan

• lampiran dokumen PBG.