Pasal 252

(1) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dilakukan oleh

penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang

memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.

(3) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar

Teknis.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -224-

(4) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal

tunggal 1 (satu) lantai dengan luas lantai paling

banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan

Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 2

(dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2

(sembilan puluh meter persegi), dokumen rencana

teknis dapat disediakan sendiri oleh Pemohon dengan

ketentuan sebagai berikut:

• menggunakan ketentuan pokok tahan gempa;

• menggunakan desain prototipe/purwarupa

Bangunan Gedung; atau

• direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan.

(5) Dokumen rencana teknis yang disediakan oleh

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

digambar secara sederhana dengan informasi yang

lengkap.

(6) Dalam hal BGFK, perencanaan teknis dilakukan oleh

penyedia jasa perencanaan BGFK yang memiliki

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Dalam hal penyedia jasa perencanaan BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia,

perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia jasa

perencanaan yang melibatkan Tenaga Ahli Fungsi

Khusus terkait Bangunan Gedung yang direncanakan.

Paragraf 3

Persetujuan Bangunan Gedung