Pasal 240

(1) Pembentukan TPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237 ayat (3) huruf c meliputi:

• penetapan perkiraan kebutuhan jumlah anggota

TPT; dan

• penetapan anggota TPT oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

(2) Penetapan perkiraan kebutuhan jumlah anggota TPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap

perkiraan beban tugas TPT untuk efektivitas serta

efisiensi pelaksanaan tugas TPT.

(3) Penetapan anggota TPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan usulan

Sekretariat.

(4) Penugasan TPT mengacu pada tugas TPT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) melalui surat

penugasan dari Sekretariat.

(5) Penugasan TPT dilakukan untuk:

• memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan

Gedung berupa rumah tinggal terhadap

pemenuhan Standar Teknis dan memberikan

pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam

proses konsultasi perencanaan Bangunan

Gedung;

• memeriksa dokumen permohonan SLF

perpanjangan; dan

• memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung

berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan

Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung

dan memberikan pertimbangan teknis kepada

Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

(6) Tata cara penugasan TPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) meliputi:

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -215-

• Sekretariat menugaskan anggota TPT

berdasarkan permohonan konsultasi dalam

SIMBG dengan mempertimbangkan beban kerja;

dan

• Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses

pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh

TPT.

(7) Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan proses

pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit meliputi:

• penetapan jadwal melalui SIMBG; dan

• penyampaian daftar undangan melalui SIMBG.

(8) Sekretariat menetapkan jadwal sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf a disertai dengan

penyampaian dokumen rencana teknis, dokumen SLF

perpanjangan, atau RTB kepada TPT melalui SIMBG.