Pasal 233

(1) TPA menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 232 ayat (5) secara profesional, objektif, tidak

menghambat proses konsultasi PBG dan RTB, dan

tidak mempunyai konflik kepentingan.

(2) Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukan

dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 232 ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan

ketentuan:

• pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota

TPA sesuai dengan bidang keahliannya; dan

• pertanggungjawaban TPA sebatas pada

pertimbangan teknis dan/atau masukan yang

disampaikan.

(3) TPA bertanggung jawab terbatas pada substansi dari

pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 232 ayat (7), sedangkan tanggung jawab dari

dokumen rencana teknis atau RTB tetap melekat pada

penyedia jasa.

(4) Dalam hal anggota TPA mempunyai konflik

kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri

dari penugasan tersebut.

(5) Dalam hal anggota TPA menemukan adanya konflik

kepentingan terkait dengan penugasan anggota

lainnya, anggota tersebut dapat melaporkan kepada

Sekretariat dengan disertai barang bukti.