Pasal 232

(1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf c

disusun dalam basis data yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memilih anggota

TPA untuk bekerja di wilayah administratifnya dari

basis data yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

Profesi Ahli dari unsur:

• perguruan tinggi atau pakar; dan

• Profesi Ahli.

(4) Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memiliki kompetensi yang meliputi bidang:

• arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;

• struktur Bangunan Gedung;

• mekanikal Bangunan Gedung;

• elektrikal Bangunan Gedung;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -204-

• sanitasi, drainase, perpipaan (plumbing),

pemadam kebakaran Bangunan Gedung;

• BGCB;

• BGH;

• pertamanan atau lanskap;

• tata ruang dalam Bangunan Gedung;

• keselamatan dan kesehatan kerja;

• pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau

• keahlian lainnya yang dibutuhkan.

(5) TPA mempunyai tugas:

• memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan

Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan

memberikan pertimbangan teknis kepada

Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan

Bangunan Gedung; dan

• memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan

Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung

dan memberikan pertimbangan teknis kepada

Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

(6) Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat,

TPA dapat melibatkan Masyarakat adat.

(7) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum

memiliki RDTR dan/atau RTBL, TPA dapat

memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah

Daerah kabupaten/kota terkait informasi KRK.

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota

membutuhkan penyelesaian masalah dalam

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TPA dapat

memberikan masukan.

(9) Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses

verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta

dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat

BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

(10) Hasil kerja TPA dituangkan secara tertulis dan dapat

dipertanggungjawabkan.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -205-