Pasal 162

(1) BGN dapat dibongkar jika:

• tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

• membahayakan lingkungan di sekitarnya;

• tidak dapat dimanfaatkan dan/atau

dipindahtangankan;

• biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan lebih

besar daripada biaya Pembongkaran dan

pembangunan baru;

• adanya kebutuhan Pengguna dan/atau pengguna

barang; dan/atau

• adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan

perubahan rencana tata ruang.

(2) Pembongkaran BGN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan tindakan pemusnahan fisik BGN

dengan cara dirobohkan.

(3) Dalam hal BGN merupakan BGCB, maka

Pembongkaran BGN harus mengikuti ketentuan

penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan.

(4) Tahap Pembongkaran BGN meliputi:

• persiapan Pembongkaran;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -138-

• pelaksanaan Pembongkaran; dan

• penghapusan aset barang milik negara.