Pasal 155

(1) Pendaftaran sebagai BGN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c termasuk rumah

negara bertujuan:

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -133-

• terwujudnya tertib pengelolaan BGN;

• mengetahui status kepemilikan dan penggunaan

BGN;

• mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset

negara yang berupa BGN;

• menyusun program kebutuhan pembangunan,

Pemeliharaan, dan Perawatan BGN;

• menyusun perhitungan kebutuhan biaya

Pemeliharaan dan Perawatan BGN; dan

• mengetahui besarnya pemasukan keuangan

kepada negara dari hasil sewa, penjualan, dan

penghapusan BGN khususnya rumah negara.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh kementerian/lembaga atau organisasi

perangkat daerah pengguna anggaran dengan

melaporkan BGN yang telah selesai dibangun kepada:

• Menteri untuk BGN dengan sumber pendanaan

yang berasal dari anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau perolehan lainnya yang

sah yang akan menjadi barang milik negara, yang

dilaksanakan di tingkat pusat, termasuk

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

atau

• gubernur, bupati atau walikota melalui Dinas

Teknis, untuk BGN dengan sumber pendanaan

yang berasal dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang

sah yang akan menjadi barang milik daerah.

(3) Pendaftaran sebagai BGN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan dokumen

pendaftaran berupa surat keterangan bukti

pendaftaran BGN dengan diberikan huruf daftar

nomor (HDNo).

(4) Huruf daftar nomor (HDNo) BGN diterbitkan oleh

Menteri.

(5) Huruf daftar nomor (HDNo) terdiri atas huruf daftar

nomor BGN dan huruf daftar nomor rumah negara.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -134-

(6) Gubernur atau bupati/walikota melaporkan BGN yang

ada di wilayahnya kepada Menteri.

Paragraf 8

Standar Teknis Bangunan Gedung Negara pada

Tahap Pemanfaatan