Pasal 140

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 ayat (3) huruf a meliputi:

• perencanaan baru;

• perencanaan dengan desain berulang;

• perencanaan dengan desain

prototipe/purwarupa; atau

• perencanaan dengan desain sayembara.

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang

meliputi:

• konsepsi perancangan;

• pra rancangan;

• pengembangan rancangan; dan

• rancangan detail.

(3) Penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa

perencanaan konstruksi berdasarkan:

• kerangka acuan kerja pekerjaan perencanaan

teknis;

• kontrak pekerjaan perencanaan teknis dan

lampiran beserta perubahannya;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -118-

• sistem manajemen mutu; dan

• SMKK.

(4) Pembangunan BGN untuk bangunan bertingkat di

atas 4 (empat) lantai, bangunan dengan luas total di

atas 5000 m2 (lima ribu meter persegi), klasifikasi

bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih

dari satu penyedia jasa perencanaan maupun

pelaksana konstruksi, dan/atau yang dilaksanakan

lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project)

harus dilakukan pengawasan pada perencanaan

teknis oleh manajemen konstruksi.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menghasilkan laporan reviu desain.

(6) Dalam hal keadaan darurat bencana, penyusunan

rencana teknis untuk Bangunan Gedung dengan

klasifikasi sederhana dapat dilakukan oleh

kementerian/lembaga atau Dinas Teknis.