Pasal 137

(1) Pembangunan BGN yang penyelesaiannya

memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

dilakukan dengan perencanaan proyek tahun jamak.

(2) Perencanaan proyek tahun jamak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

• kompleksitas atau spesifikasi;

• besaran kegiatan; dan/atau

• ketersediaan anggaran.

(3) Rencana penyediaan dana untuk proyek tahun jamak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap

tahun sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dapat

diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.

(4) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan melalui penahapan

pembangunan BGN dengan berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:

• penyusunan seluruh dokumen perencanaan

teknis selesai di tahun pertama;

• pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan

keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaran

yang sama; dan/atau

• pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan pada

tahun anggaran berikutnya.

(5) Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus dikonsultasikan dengan instansi

teknis.

(6) Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak

dapat dilakukan dengan penahapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), untuk efektivitas dan efisiensi

harus dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.

(7) Pembangunan BGN yang akan dilaksanakan dengan

kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) harus mendapat persetujuan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

dengan kontrak tahun jamak.

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -116-

(8) Sebelum mendapat persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), pembangunan BGN dengan

kontrak tahun jamak harus memperoleh pendapat

teknis proyek tahun jamak dari:

• Menteri untuk Bangunan Gedung dengan sumber

pendanaan yang berasal dari dana anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi

barang milik negara; atau

• kepala Dinas Teknis untuk Bangunan Gedung

dengan sumber pendanaan yang berasal dari

dana anggaran pendapatan dan belanja daerah

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan

menjadi barang milik daerah.