Pasal 135

(1) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 125 ayat (1) huruf b harus mendapatkan

rekomendasi oleh:

• Menteri untuk pembangunan BGN yang

pendanaannya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi

barang milik negara;

• menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri untuk

pembangunan BGN yang pendanaannya

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah provinsi dan/atau perolehan lainnya yang

sah yang akan menjadi barang milik daerah; atau

• gubernur untuk pembangunan BGN yang

pendanaannya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan

menjadi barang milik daerah.

(2) Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terlebih dahulu harus diprogramkan dan

ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka

menengah kementerian/lembaga atau rencana

pembangunan jangka menengah daerah.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa kebutuhan biaya pembangunan yang memuat:

• klasifikasi Bangunan Gedung;

• luas bangunan;

• jumlah lantai;

• rincian komponen biaya pembangunan; dan/atau

• tahapan pelaksanaan pembangunan meliputi:

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -114-

1. waktu pembangunan;

2. penahapan biaya; dan

3. penahapan pembangunan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan

anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan

BGN yang dituangkan dalam daftar isian pelaksana

anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

(5) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilimpahkan wewenangnya kepada:

• Menteri untuk Pembangunan BGN yang

dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk BGN

yang berada di wilayah provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan gedung perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri; dan

• Pemerintah Daerah Provinsi yang bertanggung

jawab atas pembinaan Pembangunan BGN untuk

pembangunan BGN yang dilakukan oleh

kementerian/lembaga untuk BGN yang berada di

luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.