Pasal 134

Rencana kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a harus mendapatkan

persetujuan dari:

• Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan untuk pembangunan BGN yang

pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara dan/atau perolehan lainnya yang

sah yang akan menjadi barang milik negara;

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang dalam negeri untuk pembangunan BGN yang

pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah provinsi dan/atau perolehan

lainnya yang sah yang akan menjadi barang milik

daerah; atau

• gubernur untuk pembangunan BGN yang

pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -113-

dan belanja daerah kabupaten atau kota dan/atau

perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi barang

milik daerah.