Pasal 129

(1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128

ayat (1) meliputi:

• sederhana;

• tidak sederhana; dan

• khusus.

(2) BGN dengan klasifikasi sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bangunan

Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana

meliputi:

• Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya

dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua)

lantai;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -105-

• Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya

dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus

meter persegi); dan

• rumah negara meliputi rumah negara tipe c, tipe

d, dan tipe e.

(3) BGN dengan klasifikasi tidak sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bangunan

Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak

sederhana meliputi:

• Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya

dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

• Bangunan Gedung kantor dan BGN lainnya

dengan luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter

persegi); dan

• rumah negara meliputi rumah negara tipe a dan

tipe b.

(4) BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

• BGN yang memiliki standar khusus, serta dalam

perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan

penyelesaian atau teknologi khusus;

• BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi

untuk kepentingan nasional;

• BGN yang penyelenggaraannya dapat

membahayakan Masyarakat di sekitarnya; dan

• BGN yang mempunyai risiko bahaya tinggi.

(5) BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• istana negara;

• rumah jabatan mantan Presiden dan/atau

mantan Wakil Presiden;

• rumah jabatan menteri;

• wisma negara;

• gedung instalasi nuklir;

• gedung yang menggunakan radio aktif;

• gedung instalasi pertahanan;

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -106-

• bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan penggunaan dan standar khusus;

• gedung terminal udara, laut, dan darat;

• stasiun kereta api;

• stadion atau gedung olah raga;

• rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi

(maximum security);

• pusat data;

• gudang benda berbahaya;

• gedung bersifat monumental;

• gedung cagar budaya; dan

• gedung perwakilan negara Republik Indonesia.

(6) BGN klasifikasi khusus selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.